Misbakhun : “Tax Amnesty” Pintu Masuk Awal Reformasi Pajak

Posted by admin on

Anggota komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun menganggap kebijakan pengampunan pajak adalah langkah awal dari reformasi sistem kelola perpajakan nasional. Misbakhun mengatakan bahwa dirinya memiliki kepercayaan yang tinggi dengan kebijakan pengampunan pajak yang akan membawa efek positif jangka pendek maupun jangka panjang untuk ekonomi nasional.
Misbakhun : "Tax Amnesty" Pintu Masuk Awal Reformasi Pajak
“Tax Amnesty ini seperti pintu awal atau cara mendobrak pintu yang terkunci rapat pada sistem perpajakan kita. Kebijakan ini akan menjadi awal dari yang disebut reformasi berkelanjutan dari tata kelola sistem perpajakan yang selama ini cenderung manipulatif,” ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu 23 Juli 2016.

Selama ini, menurut mantan kader PKS bahwa Indonesia terbelit oleh sebuah persoalan akut pada sistem perpajakan nasional yaitu sedikitnya database atau detail dari wajib pajak dikarenakan banyaknya tindakan manipulatif maupun kongkalikong dari oknum pertugas pajak dilapangan.

Banyaknya pratek-pratek manipulatif dan kongkalikong ini membuat penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Puncaknya pada 2015 lalu, pemerintah hanya dapat merealisasikan pajak sebesar 82 persen dari total target penerimaan pajak dalam APBN.

Menurut Misbakhun, pajak memegang peranan penting dalam postur APBN yaitu sekitar 78 hingga 82 persen pembiayaan pembangunan dan belanja negara ditopang oleh penerimaan dari sektor pajak. Selain karena terbatasnya data wajib pajak, sistem perpajakan Indonesia juga terbelit persoalan tax ratio atau perbandingan antara produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah penerimaan pajak.

Dengan alasan tersebutlah, Misbakhun yakin tax amnesty dapat menjadi jalan keluar untuk memperbaiki persoalan akut dari sektor perpajakan ini. Amnesty pajak memungkinan pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan seperti perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun dana WNI yang selama ini terparkir diluar negeri.

BNI Mencatat Laba Bersih Naik 79,9 Persen Untuk Semester I 2016

Posted by admin on

PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI berhasil mencatat laba bersih sebesar 4,37 triliun rupiah untuk semester pertama 2016. Laba sebesar 4,37 triliun rupiah tersebut meningkat 79,9 persen jika dibandingkan dengna periode yang sama dengan tahun lalu.
BNI Mencatat Laba Bersih Naik 79,9 Persen Untuk Semester I 2016
Dirut BNI, Achmad Baiquni mengatakan bahwa kenaikan laba bersih terpengaruh oleh kinerja perseroan dalam penyaluran kredit. Peningkatkan laba bersih juga diiringi oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 13,91 triliun atau senilai 11,7 persen.

Untuk pendapatan non bunga sendiri terjadi kenaikan sebesar 28,7 persen sebesar 4,43 triliun dari 3,44 triliun untuk periode yang sama tahun sebelumnya. “Nilai tumbuh karena realisasi penyaluran kredit tumbuh sebesar 23,7 persen dari 288,72 triliun untuk periode yang sama tahun lalu menjadi 357,22 triliun rupiah hingga Juni 2016,” kata Baiquni di Kantor Pusat BNI Jakarta Jumat 22 Juli 2016.

Untuk aset sendiri, BNI mencetak posisi aset berada di angka 539,14 triliun per Juni 2016 atau meningkat 25,1 persen dibandingkan posisi Juni 2015. “Naiknya pertumbuhan aset juga ditopang oleh pertumbuhan dana dari pihak ketiga yang naik sebesar 19,6 persen. Selain itu pertumbuhan deposit dari bank lain juga mendorong pertumbuhan aset BNI sebesar 28,6 persen,” kata Baiquni.

Sementara itu, kredit bermasalah atau Non Performing Loan BNI per Juni 2016 tercatat sebesar 3 persen. NPL atau Non Performing Loan tersebut dipicu oleh melemahnya perekonomian nasional. Untuk menekan NPL bermasalah ini, pihak korporasi telah menyusun langkah-langkah yang akan diambil termasuk melakukan restrukturisasi utang debitor.

Cara Bank Singapura Untuh Tahan WNI Tidak Bawa Pulang Dana Ke Indonesia

Posted by admin on

Pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi untuk kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak yang memparkir dananya di luar negeri. Akan tetapi, hal ini seperti mimpi buruk bagi pemerintah Singapura ataupun bank-bank besar Singapura yang selama ini menjadi surga bagi para wajib pajak yang ingin menyembunyikan dana mereka dari kejaran Ditjen Pajak.
Cara Bank Singapura Untuh Tahan WNI Tidak Bawa Pulang Dana Ke Indonesia
Untuk menanggulangi ancaman migrasi dari dana WNI tersebut, bank-bank Singapura rela membayar tarif deklarasi sebesar 4 persen untuk WNI yang berencana mengikuti program tax amnesty. Bayaran tarf 4 persen ini dilakukan untuk WNI supaya tetap memarkir dana mereka di Negeri Singa tersebut.

“Sudah ditawarkan oleh bank-bank Singapura,” kata Kedua Kadin Indonesia Rosal P Roeslani di Jakarta Kamis 21 Juli 2016. Tarif deklarasi diwajibkan dibayar oleh wajib pajak yang ingin memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT melalui program pengampunan pajak ini.

Selama ini secara prateknya, para wajib pajak dengan sengaja mengisi keterangan palsu atau tidak benar mengenai jumlah harta kekayaan yang mereka miliki didalam SPT. Pratek ini dilakukan untuk menghindari pajak tinggi. Akan tetapi, Undang-undang yang baru disahkan oleh DPR mengenai pengampunan pajak ini telah mencantumkan tarif deklarasi sebesar 4 persen dari nilai aset bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki SPT yang mereka miliki.

Selain bersedia membayar 4 persen tersebut, perbankan Singapura juga menawarkan return atau imbal hasil deposito yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh bank di Indonesia asalkan WNI atau wajib pajak tetap bersedia memarkir dana yang mereka miliki di Singapura.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdaani mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh bank-bank Singapura sangatlah wajar. Menurutnya upaya menahan dana WNI agar tidak pulang ke Indonesia dilakukan oleh semua negara yang selama ini terindikasi sebagai tempat WNI memarkir dana mereka tidak terkecuali Singapura

Haryadi juga menilai bahwa dari semua negara yang menjadi tempat menampung dana WNI, Singapura merupakan negara yang paling agresif untuk menghalangi dana WNI untuk pulang ke Indonesia sehingga menawarkan intensif yang lebih besar kepada WNI apabila mereka memilih untuk tetap memarkir dana di Singapura.

Dana hasil dari program Tax Amnesty ini diprediksi akan mencapai 1.000 triliun rupiah dengan total potensi penerimaan negara mencapai 180 triliun rupiah. Kementerian keuangan mencatat terdapat sekitar 6.500 WNI yang menyimpan dana diluar negeri.

Diskon Tarif 30 Persen Tarif Listrik Donkrak Pertumbuhan Industri

Posted by admin on

Kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif listrik untuk pemakaian tengah malam sebesar 30 mendapat respon positif dari para pelaku dan kelangan industri.

Diskon tarif 30 persen yang diterapkan pada awal 2016 telah diikuti oleh 1.073 konsumen yang berasal dari industri skala menengah dan skala besar yang mana menambah total pemakaian untuk tengah malam sebesar 256 giga wat hour atau GWh.
Diskon Tarif 30 Persen Tarif Listrik Donkrak Pertumbuhan Industri
“Tidak ada persyaratan khusus untuk konsumen yang berasal dari industri yang ingin mengikuti program ini,” kata Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun pada Kamis 21 Juli 2016. Pembelakuan paket diskon ini ditawarkan kepada konsumen industri untuk jangka waktu 3 tahun.

Benny menambahkan bahwa selain diskon 30 persen tarif listrik, PLN juga sudah mengeluarkan paket penundaan pembayaran sebesar 40 persen rekening untuk industri padat karya. Penawaran ini ditawarkan sebagai tawaran jangka pendek selama 6 bulan dan 10 sesuai dengan instruksi pemerintah pusat untuk mendukung industri padat karya.

Untuk paket penundaan pembayaran 40 persen telah diikuti oleh 238 pelanggan dengan total pembayaran yang tertunda adalah sebilai 1,25 triliun. Benny menilai kedua paket ini merupakan paket konkrit yang diberikan oleh pemerintah dan terasa manfaatnya secara langsung untuk para pelaku industri. Sebagai buktinya adalah naikknya penjualan listrik sebesar 5,91 persen untuk industri hingga bulan Juni 2016.

“Angka pertumbuhan ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 lalu. Sebagai catatan saja pertumbuhan tahun lalu untuk periode yang sama tercatat minus 2,7 persen,” kata Benny.

“Pertumbuhan industri skala besar sangatlah dipengaruhi oleh adanya diskon tarif ini. Hal ini disebabkan oleh banyak industri yang masih berproduksi dan beroperasi pada tengah malam yaitu mulai jam 23.00 WIB hingga 08.00 WIB. Industri besar yang tumbuh karena dampak diskon tarif ini antara lain adalah industri kimia, baja, kertas atau pulp dan semen,” tambah Benny.

Persiapan BRI Setelah Ditunjuk Sebagai Bank Persepsi Pengampunan Pajak

Posted by admin on

PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah resmi ditunjuk pemerintah sebagai salah satu bank persepsi yang akan digunakan sebagai bank yang menampung dana dari para peserta pengampunan pajak. Karena hal tersebut, BRI tengah mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menampung dana dari program Tax Amnesty ini.
Persiapan BRI Setelah Ditunjuk Sebagai Bank Persepsi Pengampunan Pajak
Corporate Secretary BRI Hari Siaga Amijarso mengatakan bahwa dengan diberlakukannya Tax Amnesty ini, potensi dana yang akan masuk ke BRI diperkirakan akan mencapai ratusan triliun rupiah. Dana tersebut diprediksi bukan hanya akan berasal dari luar negeri akan tetapi juga berasal dari dalam negeri yang berbentuk multi currency atau beberapa mata uang.

“Artinya perusahaan akan mendapatkan tambahan likuiditas yang cukup besar. Tambahan likuiditas ini tentunya akan membuat BRI semakin leluasa untuk menyalurkan kredit ke sektro UMKM atau usaha mikro, kecil dan menegah yang selama ini merupakan inti bisnis dari BRI,” kata Hari pada Selasa 19 Juli 2016.

Selain mendapatkan tambahan likuidasi, para wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty yang menaruh uangnya diluar negeri tentunya akan membawa pulang uang mereka dalam bentuk valuta asing sehingga terjadi konversi mata uang. Konversi mata uang ini akan memperkuat mata uang rupiah sehingga resiko nilai tukar dan resiko kredit menurun,” kata Hari Siaga.

Untuk menampung dana repatriasi ini, BRI sebagai salah satu Bank BUMN yang ditunjuk untuk menjadi Bank Persepsi telah menyiapkan 120 unit SLP atau Sentra Layanan Prioritas, 1070 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh kota di Indonesia untuk melayani keperluan wajib pajak yang ingin mengikuti program kebijakan Tax Amnesty ini.

Supaya penyerapan dana ini berjalan maksimal dan tidak mengecewakan calon peserta Tax Amnesty, BRI telah menyediakan berbagai instrumen investasi dengan return atau imbal hasil yang kompetitif dengan layanan one stop financial service solution. Instrumen yang dimaksud terdiri dari deposito berjangka, tabungan multi currency, obligasi, Negotiable Certificate Of Deposit atau NCD, Bancassurance, Jasa Kustodian, transaksi valuta asing, jasa trustee, reksadana dan Medium Term Notes atau MTN