Ini Kata Menkeu Baru Mengenai Tax Amnesty

Posted by admin on

Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani akan segera menelisik kebijakan tax amnesty secara mendalam. Mantan Menkeu di era SBY ini tidak ingin adanya kebijakan baru yang berdiri sendiri.

“Tax amnesty adalah bagian dari kebijakan dari keseluruhan kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan Jakarta Rabu 27 Juli 2016.
Ini Kata Menkeu Baru Mengenai Tax Amnesty
Menteri yang disapa dengan Ani tersebut sudah mengetahui bahwa pemerintah mematok beberapa target pada program tax amnesty ini. Menkeu juga menuturkan bahwa akan melihat terlebih dahulu mengenai kesepakatan dan target dari kebijakan pengampunan pajak ini.

Setelah ditelisik dan dianalisis, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya akan mendiskusikan kebijakan ini dengan para pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. “Banyak target yang sudah direncanakan dan tentunya saya akan dengan hati-hati dan cermat dalam melihat kebijakan ini,” kata Sri Mulyani.

Seperti yang diketahui, tax amnesty adalah program pengampunan pajak kontrovesial yang ingin diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan pajaknya atau memanipulasi laporan SPT pajak.

Program ini meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan untuk harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya yang tidak dilaporkan secara benar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT

Tertarik Jaring Dana Tax Amnesty, BNI Syariah Kaji IPO

Posted by admin on

Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak menjadi peluang bagi perbankan nasional untuk mencari dana segar di pasar modal termasuk perbankan syariah. Salah satu skema atau mekanisme yang digunakan adalah melakukan IPO atau Initial Public Offering yang dilebih kenal dengan penawaran publik perdana.
Tertarik Jaring Dana Tax Amnesty, BNI Syariah Kaji IPO
Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono mengatakan bahwa program tax amnesty dipastikan akan menarik dana segar untuk masuk kedalam industri keuangan Indonesia. “Selain merger atau strategic partner, IPO merupakan salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh perbankan syariah,” ujar Imam di Jakarta Kamis 28 Juli 2016.

Menurut Imam, aksi korporasi ini diharapkan menjadi sesuatu yang bisa menarik bagi investor untuk membeli saham dari anak usaha BNI yang mana menawarkan imbal hasil atau return on equity sebesar 13 persen.

Akan tetapi, peluang BNI Syariah untuk melakukan Initial Public Offering ini sangat tergantung dari PT Bank Negara Indonesia yang merupakan induk usaha dari BNI Syariah. “Tentunya peluang tersebut sangat besar akan tetapi keputusan akhirnya tetap pada kewenangan induk usaha yaitu BNI,” imbuh Imam.

Walaupun tidak ditunjuk sebagai bank persepsi, BNI Syariah tetap siap untuk ikut mengampanyekan kebijakan tax amnesty jika ditunjuk untuk menjadi salah satu bank persepsi.

“Sejak Bank Muamalat berdiri lebih dari 20 tahun lalu, dana syariah yang terkumpul baru mencapai 300 triliun rupiah. Dengan tax amnesty ini ditargetkan bisa meningkatkan dana syariah 500 triliun rupiah dalam jangka waktu 6 bulan. Oleh karena itu, kebijakan tax amnesty ini tidaklah masalah untuk di kampanyekan,” ujar Imam

PT Bank OCBC NISP Cetak Kenaikan Laba 24 Persen Untuk Semester I 2016

Posted by admin on

PT Bank OCBC NISP Tbk atau Bank OCBC NISP menunjukan pertumbuhan kinerja keuangan pada semester I 2016. Laba bersih korporasi tercatat mencapai 914 miliar rupiah dari 735 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut menunjukan pertumbuhan laba korporasi yang meningkat 24 persen.
PT Bank OCBC NISP Cetak Kenaikan Laba 24 Persen Untuk Semester I 2016
Aset perseroan dilaporkan meningkat 7 persen secara tahunan atau YoY menjadi 129 triliun untuk semester I 2016. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan bahwa kenaikan aset terdorong dari pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9 persen menjadi 92,6 persen pada semester I 2016 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 84,7 triliun.

Parwati Surjaudaja juga menyatakan bahwa kualitas dari dana pihak ketiga juga dijaga dan difokuskan pada penghimpunan dana murah berupa Current Account Saving Account atau CASA.

“Upaya untuk meningkatkan Current Account Saving Account dalam komposisi Dana Pihak Ketiga, Bank OCBC NISP terus mengembangkan program inovatif dan memberi nilai tambah bagi dana para nasabah,” lanjut Parwati Selasa 26 Juli 2016.

Sementara itu pertumbuhan kredit NISP tercapat 16 persen yaitu sebesar 86,2 triliun pada semester I 2016. Untuk NPL atau Non Performing Loan, Bank OCBC NISP tercapat sebesar 1,4 persen untuk gross dan 0,6 persen untuk net NPL. Untuk rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio tercatat sebesar 19 persen.

Ini Tanggapan Menkeu Mengenai Kekhawatiran Peserta Tax Amnesty

Posted by admin on

Terdapatnya kekhawatiran dari para calon peserta kebijakan pengampunan pajak untuk menempatkan dananya di dalam negeri membuat Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro harus mengeluarkan tanggapan untuk menenangkan para calon peserta tax amnesty yang menginginkan memanfaatkan kebijakan ini untuk membawa pulang dana mereka yang sudah lama terparkir diluar negeri.
Ini Tanggapan Menkeu Mengenai Kekhawatiran Peserta Tax Amnesty
Menkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum dapat memastikan besarnya keuntungan yang akan didapatkan oleh para peserta dari tax amnesty. Bambang juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah tidak bisa menyiapkan instrument investasi yang tepat bagi pada calon peserta tax amnesty untuk menempatkan dana yang mereka bawa pulang.

Selain instrumen yang belum siap, para peserta juga dibayangi oleh isu kepastian hukum dikarenakan adanya judicial review di MK dan juga depresiasi rupiah membuat para peserta tax amnesty mulai diliputi keraguan untuk membawa pulang dana mereka ke dalam negeri.

“Pada intinya mereka inginkan adanya jaminan dan juga nilai return atau balik hasil yang lebih baik dari yang ditawarkan dari negara asal dana itu berasal. Selain return tersebut, judicial review dan depresiasi rupiah menjadi tambahan untuk menguatkan keraguan para calon peserta tax amnesty,” kata Bambang di Jakarta, Selasa 26 Juli 2016.

Walaupun demikian, Menkeu mengatakan bahwa tax amnesty tetap menjadi kesempatan terbaik bagi WNI yang dari awal ini membawa pulang dana mereka ke Indonesia. “Pemerintah hanya akan mengawasi jumlah pokok uang yang dibawa pulang ke Indonesia. Untuk return atau hasil imbal balik tidak akan diawai oleh pemerintah,” tambah Bambang.

“Jika wajib pajak memiliki dana 1 juta dollar akan kita awasi dana tersebut untuk tidak keluar dari Indonesia selama 3 tahun akan tetapi jika dalam 1 tahun dari dana 1 juta dollar tersebut memberikan tambahan 300 ribu dollar maka dana tambahan tersebut tidak menjadi dana yang diawasi oleh pemerintah. Jumlahnya yang diawasi tetap 1 juta dollar itu saja,” tutup Bambang

Misbakhun : “Tax Amnesty” Pintu Masuk Awal Reformasi Pajak

Posted by admin on

Anggota komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun menganggap kebijakan pengampunan pajak adalah langkah awal dari reformasi sistem kelola perpajakan nasional. Misbakhun mengatakan bahwa dirinya memiliki kepercayaan yang tinggi dengan kebijakan pengampunan pajak yang akan membawa efek positif jangka pendek maupun jangka panjang untuk ekonomi nasional.
Misbakhun : "Tax Amnesty" Pintu Masuk Awal Reformasi Pajak
“Tax Amnesty ini seperti pintu awal atau cara mendobrak pintu yang terkunci rapat pada sistem perpajakan kita. Kebijakan ini akan menjadi awal dari yang disebut reformasi berkelanjutan dari tata kelola sistem perpajakan yang selama ini cenderung manipulatif,” ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu 23 Juli 2016.

Selama ini, menurut mantan kader PKS bahwa Indonesia terbelit oleh sebuah persoalan akut pada sistem perpajakan nasional yaitu sedikitnya database atau detail dari wajib pajak dikarenakan banyaknya tindakan manipulatif maupun kongkalikong dari oknum pertugas pajak dilapangan.

Banyaknya pratek-pratek manipulatif dan kongkalikong ini membuat penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Puncaknya pada 2015 lalu, pemerintah hanya dapat merealisasikan pajak sebesar 82 persen dari total target penerimaan pajak dalam APBN.

Menurut Misbakhun, pajak memegang peranan penting dalam postur APBN yaitu sekitar 78 hingga 82 persen pembiayaan pembangunan dan belanja negara ditopang oleh penerimaan dari sektor pajak. Selain karena terbatasnya data wajib pajak, sistem perpajakan Indonesia juga terbelit persoalan tax ratio atau perbandingan antara produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah penerimaan pajak.

Dengan alasan tersebutlah, Misbakhun yakin tax amnesty dapat menjadi jalan keluar untuk memperbaiki persoalan akut dari sektor perpajakan ini. Amnesty pajak memungkinan pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan seperti perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun dana WNI yang selama ini terparkir diluar negeri.