PT Bank OCBC NISP Cetak Kenaikan Laba 24 Persen Untuk Semester I 2016

Posted by admin on

PT Bank OCBC NISP Tbk atau Bank OCBC NISP menunjukan pertumbuhan kinerja keuangan pada semester I 2016. Laba bersih korporasi tercatat mencapai 914 miliar rupiah dari 735 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut menunjukan pertumbuhan laba korporasi yang meningkat 24 persen.
PT Bank OCBC NISP Cetak Kenaikan Laba 24 Persen Untuk Semester I 2016
Aset perseroan dilaporkan meningkat 7 persen secara tahunan atau YoY menjadi 129 triliun untuk semester I 2016. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan bahwa kenaikan aset terdorong dari pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9 persen menjadi 92,6 persen pada semester I 2016 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 84,7 triliun.

Parwati Surjaudaja juga menyatakan bahwa kualitas dari dana pihak ketiga juga dijaga dan difokuskan pada penghimpunan dana murah berupa Current Account Saving Account atau CASA.

“Upaya untuk meningkatkan Current Account Saving Account dalam komposisi Dana Pihak Ketiga, Bank OCBC NISP terus mengembangkan program inovatif dan memberi nilai tambah bagi dana para nasabah,” lanjut Parwati Selasa 26 Juli 2016.

Sementara itu pertumbuhan kredit NISP tercapat 16 persen yaitu sebesar 86,2 triliun pada semester I 2016. Untuk NPL atau Non Performing Loan, Bank OCBC NISP tercapat sebesar 1,4 persen untuk gross dan 0,6 persen untuk net NPL. Untuk rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio tercatat sebesar 19 persen.

Ini Tanggapan Menkeu Mengenai Kekhawatiran Peserta Tax Amnesty

Posted by admin on

Terdapatnya kekhawatiran dari para calon peserta kebijakan pengampunan pajak untuk menempatkan dananya di dalam negeri membuat Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro harus mengeluarkan tanggapan untuk menenangkan para calon peserta tax amnesty yang menginginkan memanfaatkan kebijakan ini untuk membawa pulang dana mereka yang sudah lama terparkir diluar negeri.
Ini Tanggapan Menkeu Mengenai Kekhawatiran Peserta Tax Amnesty
Menkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum dapat memastikan besarnya keuntungan yang akan didapatkan oleh para peserta dari tax amnesty. Bambang juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah tidak bisa menyiapkan instrument investasi yang tepat bagi pada calon peserta tax amnesty untuk menempatkan dana yang mereka bawa pulang.

Selain instrumen yang belum siap, para peserta juga dibayangi oleh isu kepastian hukum dikarenakan adanya judicial review di MK dan juga depresiasi rupiah membuat para peserta tax amnesty mulai diliputi keraguan untuk membawa pulang dana mereka ke dalam negeri.

“Pada intinya mereka inginkan adanya jaminan dan juga nilai return atau balik hasil yang lebih baik dari yang ditawarkan dari negara asal dana itu berasal. Selain return tersebut, judicial review dan depresiasi rupiah menjadi tambahan untuk menguatkan keraguan para calon peserta tax amnesty,” kata Bambang di Jakarta, Selasa 26 Juli 2016.

Walaupun demikian, Menkeu mengatakan bahwa tax amnesty tetap menjadi kesempatan terbaik bagi WNI yang dari awal ini membawa pulang dana mereka ke Indonesia. “Pemerintah hanya akan mengawasi jumlah pokok uang yang dibawa pulang ke Indonesia. Untuk return atau hasil imbal balik tidak akan diawai oleh pemerintah,” tambah Bambang.

“Jika wajib pajak memiliki dana 1 juta dollar akan kita awasi dana tersebut untuk tidak keluar dari Indonesia selama 3 tahun akan tetapi jika dalam 1 tahun dari dana 1 juta dollar tersebut memberikan tambahan 300 ribu dollar maka dana tambahan tersebut tidak menjadi dana yang diawasi oleh pemerintah. Jumlahnya yang diawasi tetap 1 juta dollar itu saja,” tutup Bambang

Misbakhun : “Tax Amnesty” Pintu Masuk Awal Reformasi Pajak

Posted by admin on

Anggota komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun menganggap kebijakan pengampunan pajak adalah langkah awal dari reformasi sistem kelola perpajakan nasional. Misbakhun mengatakan bahwa dirinya memiliki kepercayaan yang tinggi dengan kebijakan pengampunan pajak yang akan membawa efek positif jangka pendek maupun jangka panjang untuk ekonomi nasional.
Misbakhun : "Tax Amnesty" Pintu Masuk Awal Reformasi Pajak
“Tax Amnesty ini seperti pintu awal atau cara mendobrak pintu yang terkunci rapat pada sistem perpajakan kita. Kebijakan ini akan menjadi awal dari yang disebut reformasi berkelanjutan dari tata kelola sistem perpajakan yang selama ini cenderung manipulatif,” ujar Misbakhun di Jakarta, Sabtu 23 Juli 2016.

Selama ini, menurut mantan kader PKS bahwa Indonesia terbelit oleh sebuah persoalan akut pada sistem perpajakan nasional yaitu sedikitnya database atau detail dari wajib pajak dikarenakan banyaknya tindakan manipulatif maupun kongkalikong dari oknum pertugas pajak dilapangan.

Banyaknya pratek-pratek manipulatif dan kongkalikong ini membuat penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Puncaknya pada 2015 lalu, pemerintah hanya dapat merealisasikan pajak sebesar 82 persen dari total target penerimaan pajak dalam APBN.

Menurut Misbakhun, pajak memegang peranan penting dalam postur APBN yaitu sekitar 78 hingga 82 persen pembiayaan pembangunan dan belanja negara ditopang oleh penerimaan dari sektor pajak. Selain karena terbatasnya data wajib pajak, sistem perpajakan Indonesia juga terbelit persoalan tax ratio atau perbandingan antara produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah penerimaan pajak.

Dengan alasan tersebutlah, Misbakhun yakin tax amnesty dapat menjadi jalan keluar untuk memperbaiki persoalan akut dari sektor perpajakan ini. Amnesty pajak memungkinan pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan seperti perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun dana WNI yang selama ini terparkir diluar negeri.

BNI Mencatat Laba Bersih Naik 79,9 Persen Untuk Semester I 2016

Posted by admin on

PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI berhasil mencatat laba bersih sebesar 4,37 triliun rupiah untuk semester pertama 2016. Laba sebesar 4,37 triliun rupiah tersebut meningkat 79,9 persen jika dibandingkan dengna periode yang sama dengan tahun lalu.
BNI Mencatat Laba Bersih Naik 79,9 Persen Untuk Semester I 2016
Dirut BNI, Achmad Baiquni mengatakan bahwa kenaikan laba bersih terpengaruh oleh kinerja perseroan dalam penyaluran kredit. Peningkatkan laba bersih juga diiringi oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 13,91 triliun atau senilai 11,7 persen.

Untuk pendapatan non bunga sendiri terjadi kenaikan sebesar 28,7 persen sebesar 4,43 triliun dari 3,44 triliun untuk periode yang sama tahun sebelumnya. “Nilai tumbuh karena realisasi penyaluran kredit tumbuh sebesar 23,7 persen dari 288,72 triliun untuk periode yang sama tahun lalu menjadi 357,22 triliun rupiah hingga Juni 2016,” kata Baiquni di Kantor Pusat BNI Jakarta Jumat 22 Juli 2016.

Untuk aset sendiri, BNI mencetak posisi aset berada di angka 539,14 triliun per Juni 2016 atau meningkat 25,1 persen dibandingkan posisi Juni 2015. “Naiknya pertumbuhan aset juga ditopang oleh pertumbuhan dana dari pihak ketiga yang naik sebesar 19,6 persen. Selain itu pertumbuhan deposit dari bank lain juga mendorong pertumbuhan aset BNI sebesar 28,6 persen,” kata Baiquni.

Sementara itu, kredit bermasalah atau Non Performing Loan BNI per Juni 2016 tercatat sebesar 3 persen. NPL atau Non Performing Loan tersebut dipicu oleh melemahnya perekonomian nasional. Untuk menekan NPL bermasalah ini, pihak korporasi telah menyusun langkah-langkah yang akan diambil termasuk melakukan restrukturisasi utang debitor.

Cara Bank Singapura Untuh Tahan WNI Tidak Bawa Pulang Dana Ke Indonesia

Posted by admin on

Pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi untuk kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak yang memparkir dananya di luar negeri. Akan tetapi, hal ini seperti mimpi buruk bagi pemerintah Singapura ataupun bank-bank besar Singapura yang selama ini menjadi surga bagi para wajib pajak yang ingin menyembunyikan dana mereka dari kejaran Ditjen Pajak.
Cara Bank Singapura Untuh Tahan WNI Tidak Bawa Pulang Dana Ke Indonesia
Untuk menanggulangi ancaman migrasi dari dana WNI tersebut, bank-bank Singapura rela membayar tarif deklarasi sebesar 4 persen untuk WNI yang berencana mengikuti program tax amnesty. Bayaran tarf 4 persen ini dilakukan untuk WNI supaya tetap memarkir dana mereka di Negeri Singa tersebut.

“Sudah ditawarkan oleh bank-bank Singapura,” kata Kedua Kadin Indonesia Rosal P Roeslani di Jakarta Kamis 21 Juli 2016. Tarif deklarasi diwajibkan dibayar oleh wajib pajak yang ingin memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT melalui program pengampunan pajak ini.

Selama ini secara prateknya, para wajib pajak dengan sengaja mengisi keterangan palsu atau tidak benar mengenai jumlah harta kekayaan yang mereka miliki didalam SPT. Pratek ini dilakukan untuk menghindari pajak tinggi. Akan tetapi, Undang-undang yang baru disahkan oleh DPR mengenai pengampunan pajak ini telah mencantumkan tarif deklarasi sebesar 4 persen dari nilai aset bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki SPT yang mereka miliki.

Selain bersedia membayar 4 persen tersebut, perbankan Singapura juga menawarkan return atau imbal hasil deposito yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh bank di Indonesia asalkan WNI atau wajib pajak tetap bersedia memarkir dana yang mereka miliki di Singapura.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdaani mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh bank-bank Singapura sangatlah wajar. Menurutnya upaya menahan dana WNI agar tidak pulang ke Indonesia dilakukan oleh semua negara yang selama ini terindikasi sebagai tempat WNI memarkir dana mereka tidak terkecuali Singapura

Haryadi juga menilai bahwa dari semua negara yang menjadi tempat menampung dana WNI, Singapura merupakan negara yang paling agresif untuk menghalangi dana WNI untuk pulang ke Indonesia sehingga menawarkan intensif yang lebih besar kepada WNI apabila mereka memilih untuk tetap memarkir dana di Singapura.

Dana hasil dari program Tax Amnesty ini diprediksi akan mencapai 1.000 triliun rupiah dengan total potensi penerimaan negara mencapai 180 triliun rupiah. Kementerian keuangan mencatat terdapat sekitar 6.500 WNI yang menyimpan dana diluar negeri.